Home / SUMSEL

Jumat, 17 Mei 2019 - 04:41 WIB

21 PNS Gugat Eks Pj Wako Prabumulih

TIMESUMSEL.COM, PRABUMULIH.- Melalui kuasa hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih Yulison Amprani SH dan Mujiono SH sebanyak 21 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Prabumulih menggugat mantan Pejabat Walikota (Wako) Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi.

Para Pejabat PNS yang menggugat mantan PJ Wako Prabumulih itu merasa dirugikan lantaran telah tercemar nama baiknya atas telah dimutasi dengan kebijakan yang abal-abal oleh Pj Wako H Ricard Cahyadi semasa berkuasa di Pemkot Prabumulih kala itu.

Selaku kuasa hukum 21 Pejabat PNS yang melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN), Prabumulih Sumatera Selatan pada (13/05/19), Yulison Amprani SH, didampingi Mujiono SH, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama para Pejabat PNS tersebut mengatakan, yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap H Ricard Cahyadi mantan Pejabat Walikota Prabumulih tahun 2018 dan saat ini pejabat pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tergugat, Bahwa setelah tergugat mengeluarkan SK No.85/KPTS/BKPSDM.III/2018, penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Palembang dan pada saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim PTUN Palembang perkara No.45/6/2018/PTUN.PG. Dengan amar putusan menganulir / membatalkan SK No.85/KPTS/BKPSDM.III/2018, tentang pengangkatan dan mutasi.

BACA JUGA  Penetapan dan Pelantikan Panitia Pilkades Desa Pangkalan Jaya 2021-2027

” Ya, kita sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan ke PN Prabumulih terhadap tergugat mantan PJ Wako Prabumulih H Ricard Cahyadi. Ini tentunya pembelajaran bagi PJ Walikota yang akan datang agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, Harapan kepada si tergugat bisa memenuhi, baik itu material maupun in material .

Disinggung apakah gugatan dapat dapat dimenangkan,” Kita ini ada dasar hukum karena referensi kita gugat ini karena SK yang dikeluarkan PJ Walikota tersebut,itu telah dianulir oleh putusan PTUN yang amar putusannya menganulir atau membatalkan SK tersebut, Artinya, lanjut Yulison, Surat Keputusan (SK) tersebut ada istilah abal-abal atau ilegal, dan ini yang kita tuntut hak dari para Pejabat yang merasa dirugikan,” ungkap Yulison .

BACA JUGA  Ahmad Zarkasih, Mendapat Ucapan Selamat dari Warga NU

Dikatakannya, sebetulnya ada sebanyak 120 pejabat , namun yang direkomendasi Depdagri ada sebanyak 12 orang selebihnya tidak direkomendasi Depdagri , artinya ilegal alias abal-abal.

Dan gugatan ini murni kehendak para penggugat karena selama ini mereka bingung kemana mau melapor dan mengadu, dan sidang perdana  rencananya akan dimulai pada Tgl 28 Mei 2019 ini, dengan agenda mediasi dengan tergugat yang berharap tergugat dapat hadir bertemu dengan penggugat.

” Jika nanti dalam mediasi dapat memenuhi keinginan kita, Ya, sidang bisa saja tidak dilanjutkan kembali,” tutup Yulison selaku kuasa hukum penggugat, Kamis (16/05/19). (Junai)

Share :

Baca Juga

SUMSEL

Berikut Adalah Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 1442 H di Kota Palembang

SUMSEL

Pemilik Akun FB Putra Bungsu Klarifikasi dan Minta Maaf Kepada Masyarakat Semende

SUMSEL

Sambangi Desa Tanpa Listrik, ACT Sumsel Ajak Para Bikers

SUMSEL

Dirut Bank SumselBabel Dikabarkan Positif Terjangkit Virus Corona

SUMSEL

Gelar Tabligh Akbar dan Istighosah Untuk Pemilu Damai

SUMSEL

TNI-POLRI Patroli Sinergitas Ciptakan Rasa Aman

SUMSEL

IWO Mura Linggau Salurkan Bantuan Kapolda Sumsel

SUMSEL

Siswi SDN 6 Gelumbang Ikuti OSN Tingkat Provinsi