Home / NASIONAL

Rabu, 14 April 2021 - 08:51 WIB

Dugaan PTPN 7 Sungai Lilin Berta Rambah Hutan Kawasan, Penakawan Minta KPK Segera Usut Tuntas

Foto hanya ilustrasi hutan dan kebun sawit. foto ist

Foto hanya ilustrasi hutan dan kebun sawit. foto ist

TIMESUMSEL.COM, PALEMBANG.- Adanya dugaan perambahan hutan kawasan produksi (HPK) seluas ±7.097 Ha di daerah Sungai Lilin Bertak Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini ditanami sawit oleh PTPN 7, maka Perhimpunan Advokat dan Wartawan (Penakawan) meminta KPK untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

Hal ini diungkapkan Raito Ali ketua Penakawan saat jumpa pers kepada awak media di kantornya jalan Jalan Bintan RT 16 RW 04 No 1006 Palembang, Senin (12/4/2021).

Raito mengatakan, ribuan hektak hutan lindung kawasan hutan produksi (HPK) seluas ±7.097 ha di daerah Sungai Lilin Bertak Musi Banyuasin  seluas ± 2.097 Ha dan di Kabupaten Banyuasin 5.000 Ha Provinsi Sumsel diduga dirambah oleh PTPN 7 dari 2010 hingga saat ini.

“ Semula PTPN 7 Persero mengajukan izin konversi dari hutan HPK menjadi perkebunan kelapa sawit, namun izin tersebut ditolak oleh Menteri Kehutanan melalui Direktur Jendral Planologi dengan No suratnya S.1538/VII-KUH/2013 tertanggal 13 Desember 2013 tentang tanggapan pelepasan hutan kawasan produksi atas nama PTPN VII Persero di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin tidak dapat diproses lebih lanjut, “ kata Raito.

BACA JUGA  Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan KKB Papua

Lanjut Raito, “ Bahkan pada No.9 dan No.10 pihak Dirjen Planologi meminta kepada PTPN 7 untuk melakukan penutupan/penggunaan lahan pada areal seluas ±7.097 Ha yang pada saat ini ditanami kelapa sawit, dari tahun 1999 dan begitu pula sarana dan prasarananya. Sedangkan  surat keputusan Menteti Kehutanan No. SK 822/MENHUT-11/2013 tertanggal 19 November 2013 tersebut berada di areal kawasan hutan produksi (HPK) dari tahun 2013 hingga saat ini, “ Ujar Raito.

Dengan tegas Raito menambahkan, patut diduga jika dihitung kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar akibat permasalahan ini.

“ Menurut Direktur PTPN 7 Doni P Gandamihardja yang menyampaikan dalam sambutan ultah ke 25 tahun PTPN 7 periode Januari-Februari 2021 telah meraup laba sekitar Rp44 Miliar, hal itu diungkapkannya saat memperingati ulang tahun ke 25 PTPN. Banyangkan saja, makanya kita minta KPK untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini, “ tegas Raito Ali.

Raito juga menjelaskan jika Penakawan sudah mengkonfirmasi permasalahan agar tidak terjadi salah informasi tetapi dari pihak PTPN sendiri tidak memberikan tanggapan.

BACA JUGA  Sabang Aceh Diguncang Gempa 5,2 SR Pagi Ini

“ Kita sudah menghubungi secara tertulis yang ditujukan kepada perwakilan PTPN 7 dan perwakilan PTPN Sungai Lilin Bertak pada Surat Nomor No.021/PK/KF/21 yang tertanggal Janurari 2021 yang tidak mendapat tanggapan. Kemudian disusul kembali dengan Nomor Surat 022/PK/KF/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021 juga tidak mendapat tanggapan baik dengan perwakilan PTPN 7 Palembang maupun dari PTPN Sungai Lilin Bertak. Maka dari itu permasalahan tersebut diadukan Kementerian Kehutanan dengan No Surat. 025/ PK/PG/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dan juga masalah tersebut diadukan kepada KPK dan Kejaksaan Agung RI., ” jelas Raito.

Sementara itu wartawan timesumsel.com berusaha menghubungi salah satu pihak dari PTPN 7 Sungai Lilin Bertak, Pak Heri selaku Asisten Umum Bertayan di nomor handphone yang didapat yakni 08122230XXXX pada Selasa (13/4/2021) pukul 5.33 sore untuk mengkonfirmasi permasalahan ini, tetapi saat dihubungi nomor tersebut sedang tidak aktif atau saat ini nomor yang dituju sedang tidak dapat menerima panggilan.

Hingga berita ini diturunkan, kembali nomor tersebut belum dapat menerima panggilan dan tidak ada satupun pihak dari PTPN 7 yang dapat dimintai keterangan. [*ril]

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah Dengan KKB Papua

NASIONAL

OTT, KPK Tangkap Bupati Muara Enim

NASIONAL

Gubernur Panen Raya dan Tanam Padi IP 200 Program Serasi di Muara Belida

NASIONAL

Hari Buruh 2019, Upah Minimum Masih Menjadi Sorotan

NASIONAL

Prabowo Nyoblos di Bogor Didampingi Fadli Zon

NASIONAL

Kementan Targetkan 60 Persen Lahan Serasi Ikut Asuransi

NASIONAL

Hadapi New Normal, PLN Beberkan Kesiapan yang Telah Dilakukan

NASIONAL

BI Optimis Bank Segera Pangkas Bunga Kredit