Home / SUMSEL

Senin, 24 Mei 2021 - 19:15 WIB

Kisruh Penyerobotan Lahan Tran Swakarsa di OKI, PTUN Palembang Tolak Gugatan Pemohon

Kuasa Hukum Termohon, Darussalam SH. PTUN Palembang. foto ist

Kuasa Hukum Termohon, Darussalam SH. PTUN Palembang. foto ist

TIMESUMSEL.COM, PALEMBANG.- Sidang terkait penyerobotan lahan Tran Swakarsa di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Sidang ke-5 yang memasuki tahap pengambilan keputusan hakim dilakukan secara e-Court mengingat dalam keadaan wabah Covid-19. Keputusan sendiri diambil pada Kamis lalu (20/5/2021).

Dalam putusan tersebut diantaranya majelis hakim menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima.Kemudian menghukum para pemohon untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini, dengan jumlah Rp. 264.000 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kepada wartawan Kuasa hukum termohon Kades Pangkalan Damai, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI. Darussalam SH menerangkan, bahwa hasil sidang terakhir ini, merupakan keputusan final dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan, mengingat para pemohon tidak tepat dalam mengambil langkah hukum terhadap klein nya.

BACA JUGA  Kominfo Lahat : Ada Dana Rp 500 Juta Untuk Media

” Ya, hasil putusan mejelis hakim sudah jelas dan final, sebab upaya para pemohon untuk mengajukan SPH lahan yang dikuasai meraka ke Klein kami tidak bisa di wujudkan, karena lahan lahan dimaksud memang sejak lama sudah bersertifikat, jadi apalagi masalahnya.” Urai Darrusman.

Ditanya tentang lahan Tran Swakarsa  yang masih dikuasi oleh pihak pemohon, Darussalam menghimbau agar mereka segera mengembalikan kepada pemilik sah, yakni warga desa Pangkalan Damai.

” Pemohon dalam hal ini warga desa Negeri Sakti, harus segera meninggalkan lahan- lahan tersebut, sebab ini sudah diputuskan pengadilan PTUN, dan apabila mereka abaikan, para pemilik lahan akan mengambil langkah hukum selanjutnya.” Tutup Darussalam SH.

BACA JUGA  IWO Kota Palembang Serahkan Piagam Partisipasi Kepada Polsek Gandus

Seperti kita ketahui kasus penguasaan lahan Ex Tran Swakarsa di kabupaten OKI sampai ke meja hijau.

Lahan dimaksud terletak dan milik warga desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI, namun beberapa waktu telah dikuasai oleh warga dari desa Negeri Sakti Kecamatan Air Sugihan. Warga Negeri Sakti bermaksud mengajukan Surat Pengakuan Hak (SPH) kepada Kades Pangkalan Damai, namun sang kades tidak mau memenuhi pengajuan itu, mengingat lahan tersebut sudah bersertifikat, disinilah awal permasalahan ini hingga sampai ke pengadilan. (sf)

Share :

Baca Juga

SUMSEL

Memajukan Perekonomian Umat di Era New Normal, PWNU Sumsel dan LAZISNU Gelar Seminar Lokakarya

SUMSEL

Perwosi Sukses Gelar FWB Competition 2019

SUMSEL

Wakapolda Sumsel Cek Pos Pengamanan Idul Fitri di Gelumbang

SUMSEL

September Nanti 97 Desa di Muara Enim Bakal Pilih Kades Baru

SUMSEL

Buntut Pengeroyokan Wartawan dan Warga, Bupati Banyuasin Diminta Cabut Izin PT Lintang

SUMSEL

Sumsel-Singapura Siap Kerjasama Berbagai Bidang

SUMSEL

Gubernur Herman Deru Minta Pemkab Banyuasin Fokus Bidang Pertanian

SUMSEL

Sawah Alami Kekeringan, Warga Desa Ngunang Lakukan Protes